EU AI Act dapat menjangkau perusahaan Indonesia, tetapi tidak otomatis berlaku pada setiap bisnis yang memakai AI. Cakupan bergantung pada peran, pasar, lokasi penggunaan output, dan jenis sistem. Sejak 2 Agustus 2026, aturan umum dan kewajiban transparansi tertentu sudah berlaku; kewajiban inti untuk sistem high-risk dijadwalkan bertahap mulai 2 Desember 2027 dan 2 Agustus 2028. Mulailah dengan inventaris peran, use case, risiko, audiens, dan bukti—bukan satu paket dokumen universal.
Perusahaan Indonesia yang menjual, menyediakan, mengintegrasikan, atau menggunakan teknologi AI dalam rantai nilai Uni Eropa perlu menguji cakupan berdasarkan fakta.
Article 2 mencakup, antara lain, provider yang menempatkan AI system atau general-purpose AI model di pasar Uni Eropa, deployer yang berada di Uni Eropa, dan provider atau deployer di negara ketiga ketika output sistem digunakan di Uni Eropa. Alamat badan hukum di Indonesia tidak dengan sendirinya mengeluarkan perusahaan dari cakupan—tetapi pelanggan Eropa saja juga bukan bukti tunggal bahwa setiap kewajiban berlaku.
Lima pertanyaan sebelum menyusun dokumen
- 01
Apa peran perusahaan: provider, deployer, importer, distributor, product manufacturer, authorised representative, atau provider general-purpose AI model?
- 02
Di mana sistem ditempatkan, ditawarkan, atau digunakan—dan apakah outputnya digunakan di Uni Eropa?
- 03
Apa intended purpose dan kategori risikonya: prohibited practice, high-risk, transparansi khusus, GPAI, atau kategori lain?
- 04
Tanggal penerapan mana yang relevan setelah perubahan Regulation (EU) 2026/1744?
- 05
Siapa penerima dokumen: pengguna, deployer, authority, mitra kontrak, auditor, pekerja, atau publik?
Law-required berarti hukum mewajibkan tindakan ketika trigger terpenuhi. Receiving-authority-required berarti bahasa, format, atau bukti diminta authority atau penerima dalam prosedur tertentu. Contractually required berasal dari kontrak, tender, atau alokasi tanggung jawab. Recommended practice adalah kontrol risiko yang berguna tetapi bukan kewajiban universal.
Apa yang sudah berlaku pada 25 Agustus 2026?
Tanggal high-risk berikut berasal dari teks AI Act yang telah diperbarui oleh Regulation (EU) 2026/1744. Jadwal lama 2 Agustus 2026/2027 masih dapat ditemukan pada template atau materi training; tim legal dan compliance perlu menggantinya dengan tanggal yang sesuai kategori sistem.
Cakupan dan aturan umum
Berlaku umum sejak 2 Agustus 2026
Law-required bila scope dan trigger terpenuhi. Susun role-and-scope memo serta simpan bukti pasar, kontrak, intended purpose, dan lokasi penggunaan output.Prohibited AI practices
Sebagian besar berlaku sejak 2 Februari 2025; perubahan tertentu berlaku 2 Desember 2026
Law-required bila use case masuk dalam larangan. Gunakan teks konsolidasi dan tanggal spesifik; jangan memakai checklist lama tanpa pembaruan.AI literacy
Berlaku sejak 2 Februari 2025
Law-required bagi provider atau deployer dalam cakupan, secara proporsional. Rekam audiens, peran, risiko, materi, kehadiran, penilaian, refresher, dan owner.Article 50 transparency
Berlaku sejak 2 Agustus 2026
Law-required bila jenis sistem, peran, output, dan konteks memenuhi trigger. Siapkan notice interaksi AI, machine-readable marking, atau disclosure yang sesuai beserta bukti pengujiannya.High-risk systems—Article 6(2)/Annex III
Sections 1–3 Chapter III berlaku 2 Desember 2027
Future law-required bila klasifikasi dan trigger terpenuhi. Gunakan masa persiapan untuk gap assessment, data governance, logs, oversight, instructions, QMS, dan conformity readiness.High-risk product systems—Article 6(1)/Annex I
Sections 1–3 Chapter III berlaku 2 Agustus 2028
Future law-required bila klasifikasi dan trigger terpenuhi. Selaraskan technical file dan supply-chain evidence dengan product-safety regime serta conformity route yang relevan.Dampak paling nyata: transparansi, bukti, dan rantai nilai
Article 50 kini relevan bagi sejumlah produk yang tidak diklasifikasikan high-risk. Provider sistem yang berinteraksi langsung dengan manusia pada prinsipnya harus merancang sistem agar orang mengetahui bahwa mereka berinteraksi dengan AI, kecuali hal itu sudah jelas dalam konteks. Provider sistem yang menghasilkan synthetic content perlu memastikan output tertentu ditandai dalam format machine-readable dan dapat dideteksi. Deployer memiliki kewajiban disclosure tersendiri untuk use case tertentu, termasuk deepfake, dengan pengecualian dan perlakuan khusus dalam pasal.
Tidak semua konten yang dibantu AI otomatis membutuhkan label yang sama. Kewajiban bergantung pada jenis sistem, peran provider/deployer, sifat output, tujuan publikasi, editorial control, pengecualian, dan konteks tampilan. Decision tree harus mengikuti pasal—bukan slogan “semua konten AI wajib diberi label”.
Kontrak teknologi juga membagi informasi dan bukti di sepanjang rantai nilai. Petakan siapa menyediakan model, memodifikasi atau mengintegrasikan sistem, menentukan intended purpose, berkomunikasi dengan pengguna, serta menyimpan logs dan incident evidence. Kewajiban kontraktual tidak boleh dipresentasikan sebagai kewajiban undang-undang tanpa dukungan pasal yang berlaku.
Dokumen yang perlu disiapkan berdasarkan trigger
Daftar ini adalah peta keputusan, bukan paket wajib untuk semua perusahaan. Setiap item harus dihubungkan dengan role, use case, risk category, tanggal, negara, sektor, kontrak, dan penerimanya.
AI inventory dan role/scope memo
Use case yang mungkin terhubung dengan Uni Eropa.
Klasifikasi: Recommended practice dan evidence untuk analisis hukum.Prohibited-practice screening
Use case menyentuh biometrics, manipulation, social scoring, policing, employment, education, atau area sensitif lain.
Klasifikasi: Law-required compliance evidence bila dalam cakupan; rekaman keputusan adalah recommended practice.AI-literacy plan dan records
Perusahaan berperan sebagai provider atau deployer dalam cakupan.
Klasifikasi: Law-required secara proporsional.Article 50 transparency pack
Interaksi langsung, synthetic content, emotion recognition, biometric categorisation, deepfake, atau teks kepentingan publik.
Klasifikasi: Law-required bila trigger dan tanggal penerapan terpenuhi.GPAI documentation pack
Perusahaan adalah provider general-purpose AI model.
Klasifikasi: Law-required bila peran dan aturan transisinya berlaku.High-risk technical/compliance file
Sistem masuk Article 6 dan Annex I atau Annex III.
Klasifikasi: Future law-required pada tanggal yang berlaku.Value-chain contract matrix
Tanggung jawab model, sistem, vendor, integrator, dan pelanggan beririsan.
Klasifikasi: Contractually required atau recommended practice.Privacy/security file
Use case melibatkan data pribadi atau konteks keamanan yang diatur.
Klasifikasi: Law-required menurut GDPR, hukum nasional, atau aturan sektoral bila trigger terpisahnya terpenuhi.Kapan lokalisasi dan terjemahan menjadi penting?
AI Act tidak menyatakan bahwa seluruh dokumentasi compliance harus diterjemahkan atau disumpah. Bahasa menjadi unsur kepatuhan ketika informasi harus relevant, accessible, comprehensible, atau mudah dipahami oleh deployer, pengguna, atau authority. Untuk high-risk systems, Article 13 mengatur kualitas instructions for use; Article 21 juga memungkinkan authority meminta informasi dan dokumentasi dalam bahasa resmi institusi Uni Eropa yang mudah dipahami authority, sesuai bahasa yang ditunjuk Member State.
- Law-required: bahasa atau kejelasan menjadi bagian dari kewajiban substantif yang berlaku pada use case dan tanggal terkait.
- Receiving-authority-required: authority, notified body, regulator sektoral, pengadilan, atau procurement body menentukan bahasa dan format untuk proses tertentu.
- Contractually required: pelanggan atau mitra mengatur governing language, deliverable bilingual, audit evidence, atau localized user information.
- Recommended practice: lokalisasi notice, instructions, training, incident communication, atau contract matrix mengurangi salah paham dan memperkuat audit trail.
Terjemahan tersumpah bukan kewajiban umum AI Act. Ia baru relevan jika hukum nasional, authority, pengadilan, notaris, tender, atau kontrak tertentu memintanya. Untuk banyak materi teknis dan operasional, kombinasi legal/technical translator, terminology control, independent revision, subject-matter review, dan version control lebih penting daripada formalitas cap. Pelajari juga perbedaan status profesional penerjemah.
AI Act, GDPR, dan tata kelola data harus dipetakan terpisah
Use case AI dapat melibatkan data pribadi, tetapi kepatuhan AI Act tidak otomatis memenuhi GDPR atau UU PDP. Masing-masing rezim memiliki scope, trigger, peran, dan kewajiban sendiri. Gunakan panduan GDPR untuk perusahaan Indonesia untuk pemetaan data protection, lalu selaraskan hanya bukti yang memang dapat digunakan bersama. Pengiriman dokumentasi atau data uji kepada penyedia bahasa juga harus mengikuti prinsip perlindungan data dalam penerjemahan dokumen hukum.
Alur kerja 30 hari yang realistis
- 01
Hari 1–5 — Inventaris: daftar sistem, model, vendor, pasar, pengguna, output, data, integrasi, dan pemilik bisnis.
- 02
Hari 6–10 — Klasifikasi: tentukan peran, territorial scope, risk category, Article 50 trigger, GPAI status, dan tanggal penerapan.
- 03
Hari 11–15 — Evidence map: hubungkan setiap kewajiban dengan sumber, owner, artefak, bahasa, approval, dan retention.
- 04
Hari 16–20 — Transparency and contract sprint: uji notice, marking, UI placement, accessibility, exception analysis, dan information-sharing clauses.
- 05
Hari 21–25 — Localization QA: bekukan source, buat glossary, terjemahkan, revisi independen, lalu lakukan legal/technical review dan functional test.
- 06
Hari 26–30 — Governance: tutup gap prioritas, tandai kewajiban 2027/2028 sebagai future-dated, rekam keputusan, dan jadwalkan re-check regulasi.
Kesalahan yang perlu dihindari
- Menganggap semua perusahaan Indonesia yang memakai AI otomatis tunduk pada seluruh AI Act.
- Memakai timeline lama yang belum mencerminkan Regulation (EU) 2026/1744.
- Menyebut semua sistem sebagai high-risk tanpa menguji Article 6, Annex I/III, intended purpose, dan pengecualian.
- Menyebut semua konten AI wajib diberi label yang sama tanpa memeriksa Article 50 dan konteks provider/deployer.
- Mencampur AI Act, GDPR, UU PDP, kontrak, dan kebijakan internal dalam satu kolom ‘mandatory’.
- Menerjemahkan notice atau instructions tanpa menjaga istilah peran, batas sistem, intended use, human oversight, dan version control.
- Mengirim dokumentasi teknis atau data uji kepada vendor bahasa tanpa minimisation, confidentiality, access control, serta retention/deletion rules.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah EU AI Act berlaku pada semua perusahaan Indonesia yang menjual ke Eropa?
Tidak. Cakupan harus diuji berdasarkan peran, tindakan di pasar Uni Eropa, lokasi deployer, penggunaan output di Uni Eropa, serta fakta produk atau layanan.
Apakah semua kewajiban high-risk sudah berlaku sejak 2 Agustus 2026?
Tidak. Setelah Regulation (EU) 2026/1744, Sections 1–3 Chapter III berlaku 2 Desember 2027 untuk sistem Article 6(2)/Annex III dan 2 Agustus 2028 untuk sistem Article 6(1)/Annex I.
Apakah chatbot harus memberi tahu pengguna bahwa mereka berbicara dengan AI?
Pada prinsipnya provider sistem yang berinteraksi langsung dengan manusia harus merancang sistem agar orang mengetahui bahwa mereka berinteraksi dengan AI, kecuali hal itu sudah jelas bagi orang yang wajar dalam konteks penggunaan; pengecualian tertentu tetap berlaku.
Apakah semua konten buatan AI harus diberi label?
Tidak dengan satu aturan yang identik. Article 50 membedakan machine-readable marking oleh provider, disclosure oleh deployer, jenis konten, tujuan publikasi, editorial control, konteks, dan pengecualian.
Apakah dokumen AI Act harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah?
Tidak sebagai kewajiban umum AI Act. Periksa hukum nasional, authority, kontrak, tender, dan tujuan penggunaan. Banyak dokumen lebih membutuhkan keahlian legal-teknis, revisi independen, terminology control, dan version control.
Apakah compliance dengan AI Act otomatis memenuhi GDPR atau UU PDP?
Tidak. Rezim dapat beririsan tetapi memiliki scope, trigger, peran, dan kewajiban sendiri. Lakukan mapping terpisah, lalu selaraskan hanya bukti yang memang dapat digunakan bersama.
Kesimpulan
Dampak AI Act bagi perusahaan Indonesia bukan satu daftar dokumen yang sama untuk semua organisasi. Prioritasnya adalah membuktikan scope, peran, risiko, tanggal penerapan, transparansi, alokasi tanggung jawab, dan readiness. Bahasa menjadi kontrol compliance ketika audiens atau authority harus memahami informasi—bukan alasan untuk menyebut seluruh dokumen wajib diterjemahkan atau disumpah.
Triase dokumen AI governance
Petakan peran, bukti, dan bahasa sebelum mengirim materi ke Uni Eropa.
LegalTrans dapat membantu memetakan dokumentasi AI governance, terminologi, kebutuhan bahasa, dan alur lokalisasi terkontrol sebelum materi dikirim kepada pelanggan, authority, auditor, atau mitra di Uni Eropa.
Hubungi LegalTrans →Artikel ini memberikan informasi umum, bukan nasihat hukum. Cakupan AI Act dan aturan nasional atau sektoral bergantung pada role, negara, sistem, intended purpose, tanggal, dan prosedur. Periksa teks konsolidasi serta konfirmasikan kebutuhan konkret kepada penasihat hukum atau authority yang relevan.