Sumber diperiksa: 16 Oktober 2026.
Sebuah istilah bisa terdengar tepat dalam bahasa Inggris, tetapi membawa pengertian hukum yang berbeda dari dokumen asalnya. Untuk dokumen Indonesia yang akan digunakan di Uni Eropa, padanan harus diperiksa berdasarkan hukum yang berlaku, fungsi dokumen, dan kebutuhan penerima.
Saya ingin mulai dari satu pertanyaan sederhana: ketika Anda menulis company, undertaking, atau legal person, apakah ketiganya sedang menunjuk hal yang sama?
Jawabannya bergantung pada kalimat dan aturan yang sedang dibaca. Mengganti istilah hanya agar terjemahan terasa lebih lancar bisa mempersempit pihak yang tercakup atau mengaburkan kewajiban yang dimaksud.
Bagi firma hukum dan tim legal perusahaan, pemeriksaan istilah perlu menghasilkan keputusan yang dapat ditelusuri: padanan apa yang dipakai, apa dasarnya, dan dalam konteks mana padanan itu berlaku. Berikut cara menyiapkannya.
Mulai dengan membedakan hukum Uni Eropa dan hukum negara anggotanya
Istilah “hukum Eropa” terlalu luas jika dipakai tanpa penjelasan. Dokumen bisa merujuk pada peraturan Uni Eropa, hukum nasional suatu negara anggota, atau kontrak yang memilih hukum tertentu. Bahasa Inggris yang digunakan untuk berkomunikasi tidak dengan sendirinya menjadikan hukum Inggris sebagai acuannya.
Pengadilan Uni Eropa mengingatkan bahwa hukum EU mempunyai terminologi tersendiri. Konsepnya tidak selalu sama dengan konsep yang menggunakan istilah serupa dalam hukum nasional negara anggota. Versi bahasa resmi dan konteks ketentuannya juga perlu diperhatikan. Lihat putusan Consorzio Italian Management, C-561/19, paragraf 42–46.
Karena itu, sebelum menyetujui sebuah padanan, tuliskan negara tujuan, lembaga penerima, hukum yang dirujuk, dan tujuan penggunaan. Terjemahan untuk pembacaan awal oleh counsel belum tentu membutuhkan pendekatan yang sama dengan dokumen untuk pengajuan ke pengadilan.
Lima kelompok istilah yang perlu dibaca dalam konteks
1. Regulation dan directive
Keduanya merupakan jenis instrumen hukum EU. Menurut Pasal 288 TFEU, regulation mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di negara anggota. Directive mengikat negara anggota yang dituju mengenai hasil yang harus dicapai, sementara bentuk dan cara pelaksanaannya diserahkan kepada otoritas nasional.
Dalam terjemahan, penggunaan “peraturan” atau “direktif” sebaiknya tetap disertai identitas instrumen pada penyebutan pertama. Jangan menerjemahkan EU regulation menjadi “Peraturan Pemerintah”, karena nama terakhir menunjuk bentuk peraturan Indonesia yang berbeda.
Untuk kepatuhan terhadap sebuah directive, mintalah tim legal mengidentifikasi aturan nasional yang relevan. Dari sisi penerjemahan, nomor instrumen, pasal, negara, dan tanggal penerapan harus tetap terbaca dengan jelas.
2. Undertaking, company, dan legal person
Dalam konteks hukum persaingan EU, undertaking mencakup entitas yang menjalankan kegiatan ekonomi, tanpa bergantung semata-mata pada status hukum atau cara pendanaannya. Pengertian ini dijelaskan dalam putusan Poucet dan Pistre, perkara gabungan C-159/91 dan C-160/91, paragraf 17.
Karena itu, menerjemahkannya sebagai “perseroan terbatas” dapat mempersempit cakupan. Pilihan seperti “pelaku usaha” atau “entitas yang menjalankan kegiatan ekonomi” perlu dinilai dari konteks kalimat; keduanya bukan padanan resmi universal untuk semua instrumen EU.
Kata undertaking juga dapat digunakan dalam dokumen sebagai suatu janji atau komitmen. Makna dalam klausul kontrak perlu diperiksa tersendiri. Jangan mengambil padanan dari daftar istilah hukum persaingan lalu menerapkannya otomatis ke setiap kemunculan kata tersebut.
3. Controller dan processor
Dalam GDPR Pasal 4(7)–(8), controller menentukan tujuan dan sarana pemrosesan data pribadi, sendiri atau bersama pihak lain. Processor memproses data pribadi atas nama controller.
Untuk penjelasan berbahasa Indonesia, “pengendali” dan “prosesor” dapat membantu pembaca, dengan istilah aslinya tetap dicantumkan pada penggunaan pertama. Namun, pemakaian istilah Indonesia tidak menyatakan bahwa seluruh definisi, kewajiban, dan pengecualian di kedua rezim hukum identik.
Dalam sebuah data processing agreement, jangan mengganti controller menjadi “pemilik data” atau processor menjadi “pengolah” tanpa memeriksa definisinya. Yang perlu dijaga ialah pembagian peran dalam pemrosesan. Jika sumbernya sendiri tidak jelas, ajukan pertanyaan kepada penyusun atau counsel; jangan menetapkan peran hukum baru melalui terjemahan.
Untuk pemetaan dokumen terkait, baca GDPR untuk Perusahaan Indonesia.
4. Akta dan authentic instrument
Nama dokumen yang mirip tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa akibat hukumnya sama. Dalam Regulation (EU) No 1215/2012, Pasal 2(c), authentic instrument mempunyai definisi khusus, termasuk kaitannya dengan negara anggota asal serta autentisitas tanda tangan dan isi yang ditetapkan oleh otoritas berwenang.
Dengan demikian, menerjemahkan suatu akta Indonesia menggunakan istilah tersebut tidak dengan sendirinya membuatnya memenuhi definisi atau memperoleh perlakuan dalam regulasi itu. Pilihan seperti notarial deed perlu mengikuti jenis akta dan isi sumbernya. Pertanyaan mengenai pengakuan atau pelaksanaan dokumen harus dinilai terpisah oleh pihak yang menangani proses hukumnya.
5. Putusan, penetapan, judgment, dan order
Jangan mengandalkan satu daftar padanan untuk semua dokumen pengadilan. Identifikasi terlebih dahulu siapa yang menerbitkan dokumen, apa yang diputuskan, dan pada tahap proses mana dokumen itu dibuat.
Sebagai contoh, definisi judgment dalam Regulation (EU) No 1215/2012, Pasal 2(a) mencakup keputusan pengadilan negara anggota dengan berbagai sebutan, termasuk decree, order, decision, dan writ of execution. Itu adalah definisi untuk instrumen tersebut, bukan petunjuk bahwa semua istilah itu selalu dapat saling menggantikan.
Untuk dokumen Indonesia, pertahankan identitas pengadilan, nomor perkara, tanggal, dan jenis dokumen. Bila perlu penjelasan untuk pembaca asing, letakkan secara terpisah agar tidak tampak sebagai bagian dari amar atau pertimbangan hakim.
Contoh rekaan: satu kata berubah, cakupan kewajiban ikut berubah
Bayangkan sebuah memorandum menjelaskan ketentuan hukum persaingan EU dengan kalimat berikut. Ini contoh rekaan untuk latihan, bukan kutipan regulasi atau kisah klien.
The rule applies to undertakings engaged in the relevant economic activity.
Jika diterjemahkan menjadi “Aturan ini berlaku bagi perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan ekonomi terkait”, hasilnya menambahkan batas bentuk badan usaha yang tidak tertulis dalam sumber.
Untuk konteks yang telah dijelaskan tersebut, rumusan kerja yang lebih menjaga cakupan ialah:
Aturan ini berlaku bagi entitas yang menjalankan kegiatan ekonomi terkait.
Pada penyebutan pertama dalam memorandum, istilah undertakings dapat dicantumkan dalam tanda kurung dan dijelaskan dalam catatan terminologi. Padanan ini tetap harus diperiksa terhadap aturan yang sedang dianalisis dan konsistensi seluruh dokumen.
Hal yang saya ingin pembaca periksa adalah perubahan cakupannya: apakah hasil terjemahan memasukkan atau mengeluarkan pihak tertentu? Pemeriksaan semacam ini lebih berguna daripada sekadar memilih kata yang terdengar paling formal.
Buat lembar keputusan istilah sebelum dokumen menjadi final
Daftar istilah akan lebih mudah digunakan bila mencatat alasan pemilihan padanan. Format berikut bisa dipakai sebagai awal diskusi antara penerjemah dan tim legal.
| Istilah sumber | Konteks | Padanan kerja | Yang harus dikonfirmasi |
|---|---|---|---|
| Regulation | Instrumen hukum EU dengan nomor tertentu | Regulasi/peraturan EU; pertahankan nomor dan judul resminya | Instrumen, versi, pasal, dan tanggal penerapan yang dirujuk |
| Undertaking | Hukum persaingan EU | Entitas yang menjalankan kegiatan ekonomi; atau padanan yang disepakati berdasarkan konteks | Jangan mempersempitnya menjadi PT; jangan pakai otomatis untuk arti komitmen |
| Controller | GDPR dan definisi dalam perjanjian | Pengendali (controller) | Definisi dan pembagian peran di sumber |
| Akta | Dokumen Indonesia untuk dibaca counsel asing | Tentukan berdasarkan jenis dan isi akta | Jangan menyisipkan klaim pengakuan atau pelaksanaan di negara tujuan |
| Putusan/penetapan | Dokumen pengadilan Indonesia | Tentukan dari fungsi dan tahap proses | Jenis dokumen, pengadilan, nomor perkara, serta kebutuhan penjelasan terpisah |
Tambahkan nomor halaman atau klausul sumber, tautan dasar hukum, nama pemeriksa, tanggal persetujuan istilah, dan versi dokumen. Jika padanan berubah saat negosiasi, periksa kembali seluruh kemunculannya, termasuk lampiran dan dokumen pendukung.
Sebelum penyerahan, baca hasil terjemahan tanpa melihat sumber selama beberapa menit. Catat pengertian yang akan ditangkap pembaca. Setelah itu, bandingkan lagi dengan sumber: apakah pihak, kewajiban, kewenangan, syarat, dan pengecualiannya tetap sama?
Kapan istilah asli perlu dipertahankan?
Pertahankan istilah asli pada penyebutan pertama jika padanan singkat berisiko menyesatkan, jika istilah didefinisikan secara khusus, atau jika penerima perlu menelusurinya ke instrumen hukum tertentu. Tambahkan penjelasan seperlunya, lalu gunakan padanan secara konsisten.
Catatan penerjemah juga perlu dibedakan dari teks sumber. Penjelasan tentang fungsi suatu lembaga boleh membantu pembaca, tetapi tidak boleh berubah menjadi pendapat bahwa lembaga Indonesia sepenuhnya setara dengan lembaga negara lain.
Apabila yang belum jelas adalah akibat hukum suatu klausul, mintalah penilaian counsel. Penerjemah dapat menunjukkan letak ambiguitas dan pilihan bahasa; keputusan hukum perlu dibuat oleh pihak yang bertanggung jawab atas analisisnya.
Apakah dokumen untuk Uni Eropa selalu membutuhkan penerjemah tersumpah?
Kebutuhan tersebut harus diperiksa terhadap negara, lembaga, dan prosedur penerimanya. Label “untuk Eropa” belum cukup untuk menentukan bentuk terjemahan yang diperlukan. Minta instruksi tertulis mengenai bahasa, pihak yang berwenang menerjemahkan, dan format pengesahan. Pembahasan lanjut tersedia dalam panduan penerjemah tersumpah untuk dokumen legal ke Eropa.
Untuk memulai pemeriksaan istilah, Anda dapat mengirim jenis dokumen, negara tujuan, penerima, dan cuplikan yang sudah disamarkan melalui kontak LegalTrans. Dari informasi itu, kebutuhan glosarium, penerjemahan, dan pertanyaan yang perlu diteruskan kepada counsel dapat dipetakan sebelum pekerjaan dimulai.
Artikel ini membahas pilihan bahasa dan pengendalian terminologi. Padanan dalam contoh merupakan usulan kontekstual, bukan daftar kesetaraan hukum atau jaminan penerimaan dokumen.