Memahami Sistem Hukum Indonesia dalam 5 Menit

Sistem hukum Indonesia dapat terlihat rumit karena melibatkan banyak peraturan, lembaga, dan jenis pengadilan. Untuk mendapatkan gambaran awal, mulai dengan enam pertanyaan: dari mana aturan berasal, siapa yang menjalankannya, apa jenis masalahnya, pengadilan mana yang berwenang, pada tahap apa perkaranya, dan dokumen atau bahasa apa yang diminta.

Indonesia pada umumnya mengikuti tradisi civil law. Peraturan tertulis menjadi sumber utama, sedangkan putusan pengadilan membantu menjelaskan bagaimana aturan diterapkan. Putusan tersebut tidak bekerja persis seperti preseden mengikat dalam sistem common law.

1. Dari mana hukum Indonesia berasal?

Dasar tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerangka umum pembentukan peraturan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan UU No. 13 Tahun 2022 dan penyesuaian tertentu pada 2026.

Selain hierarki tersebut, terdapat peraturan sektoral dan peraturan lembaga. Karena itu, jawaban atas satu masalah biasanya memerlukan pembacaan beberapa aturan sekaligus, bukan hanya satu undang-undang.

2. Siapa melakukan apa?

• DPR dan Presiden: membentuk undang-undang sesuai kewenangan konstitusional.
• Pemerintah dan pemerintah daerah: menjalankan administrasi negara serta menerbitkan kebijakan dan peraturan pelaksana.
• Kepolisian: menerima laporan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
• Kejaksaan: melakukan penuntutan dan menjalankan kewenangan lain menurut undang-undang.
• Pengadilan: memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara independen.
• Advokat: memberi nasihat dan bantuan hukum serta mewakili atau mendampingi klien.

Pembagian ini penting secara praktis. Polisi bukan pengadilan, jaksa bukan hakim, dan penerjemah atau interpreter membantu akses bahasa tanpa mengambil alih peran advokat maupun lembaga penegak hukum.

3. Pengadilan mana yang menangani perkara?

Di bawah Mahkamah Agung terdapat empat lingkungan peradilan utama, sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah Agung:

Indonesia juga memiliki pengadilan khusus, antara lain pengadilan niaga, tindak pidana korupsi, hubungan industrial, dan pajak. Dalam jalur umum, perkara dapat bergerak dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi dan, jika tersedia menurut hukum, ke Mahkamah Agung melalui kasasi atau upaya hukum lain.

4. Apa peran Mahkamah Konstitusi?

Mahkamah Konstitusi terpisah dari Mahkamah Agung. Menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangannya meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum. Putusan dalam kewenangan tersebut bersifat final.

5. Bagaimana perkara pidana biasanya berlangsung?

Gambaran umumnya adalah laporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka jika syarat terpenuhi, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, upaya hukum jika tersedia, lalu pelaksanaan putusan. Tahap nyata, kewenangan, dan hak pihak yang terlibat harus dilihat berdasarkan perkara dan aturan yang berlaku.

Perlu diperhatikan bahwa UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Hukum acara pidana juga diperbarui melalui UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mengatur, antara lain, penguatan hak pihak dalam perkara, upaya paksa, praperadilan, keadilan restoratif, pengakuan bersalah, dan upaya hukum. Panduan lama perlu dicek kembali terhadap aturan terbaru.

6. Apa yang perlu diketahui orang asing dan perusahaan?

• Hukum Indonesia dapat relevan karena lokasi perbuatan, domisili pihak, aset, perusahaan, atau hubungan kontrak.
• Kontrak berbahasa asing belum tentu menghapus kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam keadaan yang diatur hukum.
• Dokumen asing mungkin memerlukan terjemahan, legalisasi, apostille, atau pemeriksaan tambahan.
• Persyaratan penerimaan berbeda antara pengadilan, kedutaan, imigrasi, universitas, notaris, dan instansi lain.
• Kontrak lintas negara perlu memeriksa hukum yang berlaku, forum, arbitrase, bahasa yang mengendalikan, dan cara penyampaian pemberitahuan.

Terjemahan hukum juga memerlukan analisis fungsi. Istilah seperti consideration, injunction, misrepresentation, atau judicial review tidak selalu memiliki padanan satu-banding-satu. Dokumen untuk pengadilan atau instansi biasanya perlu ditinjau bersama tujuan, penerima, format, dan tenggatnya.

Kerangka enam langkah

1. 01
   Identifikasi masalah.

   Pidana, perdata, keluarga, korporasi, administrasi, imigrasi, atau lainnya.

2. 02
   Temukan aturan utama.

   Mulai dari undang-undang dan peraturan sektoral yang relevan.

3. 03
   Petakan lembaga.

   Tentukan apakah perlu berhubungan dengan polisi, jaksa, pengadilan, notaris, regulator, atau instansi lain.

4. 04
   Tentukan tahap proses.

   Permintaan informasi, penyidikan, penuntutan, persidangan, banding, atau pelaksanaan.

5. 05
   Konfirmasi dokumen dan bahasa.

   Periksa apakah diperlukan terjemahan tersumpah, interpreter, legalisasi, apostille, atau format tertentu.

6. 06
   Minta nasihat yang tepat.

   Gunakan advokat atau instansi berwenang untuk keputusan hukum spesifik.

Kesimpulan

Memahami sistem hukum Indonesia dimulai dari peta, bukan dari satu istilah. Kenali sumber aturan, lembaga yang berwenang, lingkungan pengadilan, tahap perkara, dan kebutuhan dokumen. Untuk pekerjaan lintas bahasa, pastikan pula istilah, format, kerahasiaan, dan penerimaan dokumen dikonfirmasi sebelum file substantif dikirim.

Legaltrans.id menyediakan penerjemahan dan penjurubahasaan hukum Indonesia–Inggris untuk firma hukum, perusahaan, pengadilan, arbitrase, compliance, dan kebutuhan lintas negara. Baca juga panduan penerjemah tersumpah, kontrak bilingual, dan hak penerjemah serta juru bahasa dalam KUHAP.